Menu ✖

Dark Mode
Kapolres Buru Bersama Forkopimda Tinjau Langsung Lokasi PETI Gunung Nona BUPATI BURU DIAM, KEBERATAN DIKABULKAN? Kuasa Hukum Gugat Sikap Bungkam, SK Pengakuan AW sebagai Raja Petuanan Kaiely Dipersoalkan! Langkah Nyata Internasionalisasi Kampus, FKB UBSI Bangun Kolaborasi Akademik di Malaysia Proyek Drainase Rp199,7 Juta di Cilebut Timur Dimenangkan Perusahaan Asal Papua, BPI KPNPA RI Pertanyakan Aturan Afirmasi Bupati, Wakil Bupati, dan Unsur Forkopimda Tinjau Gunung Botak, Awasi Program Penataan dan Pemulihan Pertambangan Petisi 26 Desak Pemkab Bogor Relokasi Pasar Cikema: Soroti Potensi Maladministrasi dan Dugaan Kamuflase Bisnis

Bogor

Sekda Bogor Jadi Juru Bicara Bupati, LSM Orbit Nusantara: Aneh dan Tidak Etis

badge-check


					Sekda Bogor Jadi Juru Bicara Bupati, LSM Orbit Nusantara: Aneh dan Tidak Etis Perbesar

BOGOR | SAHABAT PEMDA – Ketua LSM Orbit Nusantara, H. Amirulloh, menyoroti pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, terkait adanya pencatutan nama Bupati Bogor dalam urusan pertanahan di Desa Cipelang.

Menurut Amirulloh, pernyataan Ajat justru menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, seakan-akan Sekda berperan sebagai juru bicara pribadi Bupati Bogor, padahal dalam persoalan sensitif seperti pencatutan nama, semestinya Bupati sendiri yang menyampaikan klarifikasi secara langsung kepada publik.

“Kenapa justru Sekda yang tampil membantah dan menjelaskan panjang lebar? Ini membuat publik menilai seakan-akan Sekda menjadi corong resmi Bupati dalam kasus ini. Padahal yang dicatut namanya adalah Bupati, bukan Sekda,” tegas Amirulloh, Selasa (23/9/2025).

Ia menilai, klarifikasi yang terlalu jauh oleh Sekda bisa memunculkan kesan bahwa Bupati Bogor menghindar dari persoalan serius.

Lebih lanjut, Amirulloh menegaskan, posisi Sekda adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tugas utamanya menjalankan roda birokrasi, bukan membela atau menjadi tameng bagi kepala daerah.

“Sekda itu jabatan teknis dan administratif. Kalau sudah masuk ranah politik pencatutan nama, apalagi menyangkut integritas Bupati, seharusnya Bupati sendiri yang bicara, bukan diwakilkan,” imbuhnya.

Amirulloh pun meminta agar Bupati Bogor turun langsung memberikan klarifikasi secara terbuka. Hal ini penting agar masyarakat mendapat kepastian dan tidak menimbulkan spekulasi liar yang bisa merugikan citra pemerintah daerah.

“Kalau memang tidak pernah ditelepon dan tidak mengenal pihak yang mengaku-ngaku itu, Bupati harus tegas bicara di depan publik. Jangan berlindung di balik Sekda,” tutupnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Proyek Drainase Rp199,7 Juta di Cilebut Timur Dimenangkan Perusahaan Asal Papua, BPI KPNPA RI Pertanyakan Aturan Afirmasi

19 October 2026 - 07:17 WIB

Petisi 26 Desak Pemkab Bogor Relokasi Pasar Cikema: Soroti Potensi Maladministrasi dan Dugaan Kamuflase Bisnis

16 October 2026 - 23:35 WIB

Warga Kelurahan Tengah Pertanyakan Realisasi Drainase Musrenbang 2025 dan Hadiah Kelurahan Terbaik Kabupaten Bogor

16 October 2026 - 02:04 WIB

Betonisasi Jalan Desa Ligarmukti Rp144,6 Juta Disorot, Retakan Bermunculan, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi?

15 October 2026 - 14:39 WIB

Reses di Cigudeg, Sastra Winara Serap Aspirasi Warga untuk Pembangunan Kabupaten Bogor

13 October 2026 - 14:03 WIB

Trending on Bogor