Menu ✖

Dark Mode
Kapolres Buru Bersama Forkopimda Tinjau Langsung Lokasi PETI Gunung Nona BUPATI BURU DIAM, KEBERATAN DIKABULKAN? Kuasa Hukum Gugat Sikap Bungkam, SK Pengakuan AW sebagai Raja Petuanan Kaiely Dipersoalkan! Langkah Nyata Internasionalisasi Kampus, FKB UBSI Bangun Kolaborasi Akademik di Malaysia Proyek Drainase Rp199,7 Juta di Cilebut Timur Dimenangkan Perusahaan Asal Papua, BPI KPNPA RI Pertanyakan Aturan Afirmasi Bupati, Wakil Bupati, dan Unsur Forkopimda Tinjau Gunung Botak, Awasi Program Penataan dan Pemulihan Pertambangan Petisi 26 Desak Pemkab Bogor Relokasi Pasar Cikema: Soroti Potensi Maladministrasi dan Dugaan Kamuflase Bisnis

Bogor

Ketua LBH GMPK-R: Dugaan Mafia Tanah di Desa Nagrak Harus Diusut Tuntas

badge-check


					Ketua LBH GMPK-R: Dugaan Mafia Tanah di Desa Nagrak Harus Diusut Tuntas Perbesar

SAHABAT PEMDA | CIBINONG – Ketua LBH GMPK-R (Gerakan Masyarakat Peduli Keadilan – Ratanika), H. Amir Amiruloh, S.H., angkat bicara terkait dugaan penyerobotan tanah yang dialami oleh belasan warga Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ia menilai peristiwa ini merupakan indikasi adanya praktik mafia tanah yang merugikan hak-hak warga.

“Kami mengecam keras praktik-praktik semacam ini. Negara tidak boleh kalah terhadap mafia tanah. Kami akan mendampingi warga untuk menempuh jalur hukum,” ujar H. Amir Amiruloh, saat dimintai keterangan, Selasa (10/6/2025).

Diketahui, belasan warga Desa Nagrak melaporkan bahwa tanah milik mereka diduga diserobot dan dipatok oleh pihak pengembang Summarecon, meskipun warga tidak pernah merasa menjual lahannya.“Ini bentuk perampasan hak rakyat secara terang-terangan. Kami akan segera bersurat ke Kantor Pertanahan dan aparat penegak hukum untuk meminta keterangan,” tegas H. Amir.

Ia juga mendesak agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam atas persoalan ini.

“Jika tidak segera ditindaklanjuti, kasus-kasus seperti ini akan terus berulang. Mafia tanah makin berani karena hukum lemah dalam penegakan,” tambahnya.

LBH GMPK RATANIKA juga akan melakukan kajian hukum dan menggalang dukungan advokasi bersama lembaga-lembaga sipil lainnya agar warga Desa Nagrak mendapat keadilan.

“Rakyat kecil harus dilindungi. Jangan sampai mereka dikorbankan demi kepentingan bisnis,” pungkas H. Amir. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Proyek Drainase Rp199,7 Juta di Cilebut Timur Dimenangkan Perusahaan Asal Papua, BPI KPNPA RI Pertanyakan Aturan Afirmasi

19 October 2026 - 07:17 WIB

Petisi 26 Desak Pemkab Bogor Relokasi Pasar Cikema: Soroti Potensi Maladministrasi dan Dugaan Kamuflase Bisnis

16 October 2026 - 23:35 WIB

Warga Kelurahan Tengah Pertanyakan Realisasi Drainase Musrenbang 2025 dan Hadiah Kelurahan Terbaik Kabupaten Bogor

16 October 2026 - 02:04 WIB

Betonisasi Jalan Desa Ligarmukti Rp144,6 Juta Disorot, Retakan Bermunculan, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi?

15 October 2026 - 14:39 WIB

Reses di Cigudeg, Sastra Winara Serap Aspirasi Warga untuk Pembangunan Kabupaten Bogor

13 October 2026 - 14:03 WIB

Trending on Bogor