Menu

Dark Mode
Diduga Diberhentikan Sepihak, Mantan Bendahara Desa Waigeren Tuntut Hak Gaji yang Ditahan BPI KPNPA RI Desak Kejari Bogor Bergerak Lebih Cepat: Jangan Biarkan Aktor Intelektual Kasus RSUD Parung Lolos dari Jerat Hukum Biarkan Eksavator Beroperasi di Tambang Gunung Nona dan Sungai Waemkedan, GMPRI Kecam Kapolres Buru Skandal RSUD Parung: BPI KPNPA RI Desak Kejagung Ambil Alih Jika Penanganan Perkara Tidak Menyentuh Aktor Utama BPI KPNPA RI Minta Kasus RSUD Parung Diusut Tuntas: Jangan Berbelit, Bongkar Semua Nama yang Terlibat! Menembus Keterbatasan di Pedalaman Buru: Semangat Disiplin dan Target Daya Saing SD Negeri 21 Fenaleisela

Bogor

BPI RI Usul Rumah Klaster Mandiri Masuk Objek Pajak, Tak Harus Lewat Developer Besar

badge-check


					BPI RI Usul Rumah Klaster Mandiri Masuk Objek Pajak, Tak Harus Lewat Developer Besar Perbesar

SAHABAT PEMDA | CIBINONG — Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor Raya, Rizwan Riswanto, menyoroti fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian di Kabupaten Bogor yang berdampak pada tumbuhnya pengembang perumahan skala kecil.

Menurutnya, banyak pengusaha dengan modal terbatas mulai membangun rumah klaster maupun rumah tumbuh secara mandiri, bahkan tanpa badan hukum.

“Fenomena ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan. Banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan sempit dan modal terbatas untuk membangun rumah tumbuh atau klaster mini secara swadaya, namun sayangnya belum terdata dan tidak menjadi objek pajak daerah,” ujar Rizwan kepada media, Minggu (29/6/2025).

Ia menilai, kondisi ini harus segera menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) sebagai leading sector dalam bidang permukiman.

“DPKPP perlu melakukan kajian akademik terkait potensi hunian-hunian mandiri ini, termasuk kemungkinan menjadikannya sebagai sumber pajak daerah yang sah. Apalagi jika jumlahnya terus meningkat, ini bisa menjadi salah satu penopang PAD (Pendapatan Asli Daerah) jika dikelola dengan baik,” tegas Rizwan.

Lebih lanjut, Rizwan juga mendorong agar Pemkab Bogor melakukan evaluasi terhadap regulasi pengembangan perumahan, khususnya soal keharusan luas lahan tertentu dan berbadan hukum bagi para pengembang.

“Jangan sampai aturan justru menjadi penghambat bagi pelaku usaha kecil menengah. Sudah saatnya pemerintah memberi ruang agar pengembang rumah klaster skala kecil bisa tetap legal, meski tanpa badan hukum, asalkan memenuhi standar teknis dan administratif yang ditentukan,” ucapnya.

Ia berharap, dengan kebijakan yang lebih inklusif, pelaku UMKM sektor properti bisa ikut berperan dalam menyediakan hunian layak, sekaligus memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Intinya bukan sekadar menertibkan, tapi juga membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat dan pelaku usaha lokal bisa berkembang,” pungkas Rizwan. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 Komentar

  1. Dean3229

    Drive sales, earn big—enroll in our affiliate program! https://shorturl.fm/k9w3z

    Reply
It's all shown
Read More

BPI KPNPA RI Desak Kejari Bogor Bergerak Lebih Cepat: Jangan Biarkan Aktor Intelektual Kasus RSUD Parung Lolos dari Jerat Hukum

24 July 2026 - 02:04 WIB

BPI KPNPA RI Minta Kasus RSUD Parung Diusut Tuntas: Jangan Berbelit, Bongkar Semua Nama yang Terlibat!

22 July 2026 - 01:49 WIB

Pererat Tali Silaturahmi, Keluarga Besar H. Sangkuh Waji dan H. Mujiono Gelar Arisan Keluarga di Wisma Lokawiratama

19 July 2026 - 15:44 WIB

Rudy Susmanto dan Kemensos RI Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Jasinga, Pendidikan Gratis Berasrama Segera Hadir

13 July 2026 - 11:34 WIB

Atas Arahan Bupati Rudy Susmanto, Pemkab Bogor Kerahkan Alat Berat Angkut 60 Truk Sampah Penyumbat Kali Baru

10 July 2026 - 01:41 WIB

Trending on Bogor