Menu

Dark Mode
BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor Mengucapkan Selamat Atas Kelulusan Tamtama Prada Firmansyah Simanjuntak Dugaan Penunjukan Plt Kasubag Kemenag Kabupaten Bogor Tak Sesuai Ketentuan, BPI: Jangan Cederai Sistem Merit ASN Mahmud Hentihu Laporkan Ibrahim Wael ke Polres Buru, Rustam: Kami Akan Kawal Proses Hukumnya Dugaan Pengadaan Desa Tak Sesuai Perbup 116, BPI KPNPA RI Bogor Desak Pemeriksaan Kegiatan DDN dan FSL Ahli Waris dan Masyarakat Adat Serahkan Dukungan Hak Ulayat kepada Koperasi PTB, Rencana Pengelolaan Gunung Botak Menguat Dugaan Mafia Tanah PTSL Bojonggede 2019 Bergulir, Polda Metro Periksa Sekitar 50 Orang

Buru

DPRD Kabupaten Buru Dorong Pengelolaan Tambang Legal Gunung Botak Demi Kesejahteraan Rakyat

badge-check


					DPRD Kabupaten Buru Dorong Pengelolaan Tambang Legal Gunung Botak Demi Kesejahteraan Rakyat Perbesar

Ambon – Menyusul berbagai dinamika dan permasalahan yang muncul di kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Pulau Buru. Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Buru mengambil langkah strategis dengan menggelar audiensi bersama Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerissa, pada Kamis (4/6/2026 ).

Pertemuan ini merupakan wujud
nyata komitmen lembaga perwakilan rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta masa depan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD
Kabupaten Buru secara resmi menyampaikan sejumlah rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil pembahasan mendalam, peninjauan langsung ke lapangan, serta menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Rekomendasi tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan tambang yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, serta kestabilan sosial di wilayah tersebut.

“Pengelolaan Tambang Emas Gunung Botak harus dilakukan secara terukur, sesuai aturan hukum, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
Keberadaannya harus memberikan manfaat nyata, bukan justru menimbulkan kerusakan lingkungan atau menimbulkan permasalahan sosial,” tegas salah satu pimpinan DPRD dalam penyampaiannya.

Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Buru
berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat berperan aktif sebagai jembatan koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini
mengingat isu Gunung Botak telah
berlangsung selama bertahun – tahun dan menyangkut kepentingan yang lebih luas, baik bagi daerah maupun negara. Diperlukan kebijakan yang tepat dan solusi yang komprehensif agar persoalan ini dapat terselesaikan secara berkelanjutan.

Audiensi ini juga menjadi bukti
keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Di tengah berbagai tantangan yang ada, jalur dialog dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dipilih sebagai upaya menghadirkan solusi terbaik.

Diharapkan melalui pertemuan ini, terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam di Gunung Botak yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, menjaga kelestarian alam, serta menjadi penggerak ekonomi yang
adil dan berkelanjutan bagi Kabupaten Buru dan Maluku secara keseluruhan. (Yyt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Mahmud Hentihu Laporkan Ibrahim Wael ke Polres Buru, Rustam: Kami Akan Kawal Proses Hukumnya

10 September 2026 - 05:08 WIB

Polres Buru Resmikan Sejumlah Gedung Baru, Perkuat Pelayanan dan Pengabdian kepada Masyarakat

6 September 2026 - 23:50 WIB

Mediasi Gugatan Perdata A. Purnama Gagal, Perkara Berlanjut ke Persidangan Pokok

4 September 2026 - 14:49 WIB

HUT Kejaksaan RI ke-81, Kejari Buru Tegaskan Komitmen Perkuat Kepercayaan Publik

2 September 2026 - 11:39 WIB

Kapolres Buru Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kasat Polairud

27 August 2026 - 22:52 WIB

Trending on Buru