Menu

Dark Mode
Diduga Diberhentikan Sepihak, Mantan Bendahara Desa Waigeren Tuntut Hak Gaji yang Ditahan BPI KPNPA RI Desak Kejari Bogor Bergerak Lebih Cepat: Jangan Biarkan Aktor Intelektual Kasus RSUD Parung Lolos dari Jerat Hukum Biarkan Eksavator Beroperasi di Tambang Gunung Nona dan Sungai Waemkedan, GMPRI Kecam Kapolres Buru Skandal RSUD Parung: BPI KPNPA RI Desak Kejagung Ambil Alih Jika Penanganan Perkara Tidak Menyentuh Aktor Utama BPI KPNPA RI Minta Kasus RSUD Parung Diusut Tuntas: Jangan Berbelit, Bongkar Semua Nama yang Terlibat! Menembus Keterbatasan di Pedalaman Buru: Semangat Disiplin dan Target Daya Saing SD Negeri 21 Fenaleisela

Buru

DPRD Kabupaten Buru Dorong Pengelolaan Tambang Legal Gunung Botak Demi Kesejahteraan Rakyat

badge-check


					DPRD Kabupaten Buru Dorong Pengelolaan Tambang Legal Gunung Botak Demi Kesejahteraan Rakyat Perbesar

Ambon – Menyusul berbagai dinamika dan permasalahan yang muncul di kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Pulau Buru. Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Buru mengambil langkah strategis dengan menggelar audiensi bersama Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerissa, pada Kamis (4/6/2026 ).

Pertemuan ini merupakan wujud
nyata komitmen lembaga perwakilan rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta masa depan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD
Kabupaten Buru secara resmi menyampaikan sejumlah rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil pembahasan mendalam, peninjauan langsung ke lapangan, serta menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Rekomendasi tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan tambang yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, serta kestabilan sosial di wilayah tersebut.

“Pengelolaan Tambang Emas Gunung Botak harus dilakukan secara terukur, sesuai aturan hukum, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
Keberadaannya harus memberikan manfaat nyata, bukan justru menimbulkan kerusakan lingkungan atau menimbulkan permasalahan sosial,” tegas salah satu pimpinan DPRD dalam penyampaiannya.

Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Buru
berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat berperan aktif sebagai jembatan koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini
mengingat isu Gunung Botak telah
berlangsung selama bertahun – tahun dan menyangkut kepentingan yang lebih luas, baik bagi daerah maupun negara. Diperlukan kebijakan yang tepat dan solusi yang komprehensif agar persoalan ini dapat terselesaikan secara berkelanjutan.

Audiensi ini juga menjadi bukti
keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Di tengah berbagai tantangan yang ada, jalur dialog dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dipilih sebagai upaya menghadirkan solusi terbaik.

Diharapkan melalui pertemuan ini, terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam di Gunung Botak yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, menjaga kelestarian alam, serta menjadi penggerak ekonomi yang
adil dan berkelanjutan bagi Kabupaten Buru dan Maluku secara keseluruhan. (Yyt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Diduga Diberhentikan Sepihak, Mantan Bendahara Desa Waigeren Tuntut Hak Gaji yang Ditahan

28 July 2026 - 03:58 WIB

Biarkan Eksavator Beroperasi di Tambang Gunung Nona dan Sungai Waemkedan, GMPRI Kecam Kapolres Buru

23 July 2026 - 02:43 WIB

Menembus Keterbatasan di Pedalaman Buru: Semangat Disiplin dan Target Daya Saing SD Negeri 21 Fenaleisela

22 July 2026 - 01:45 WIB

Dipaksa Membuat Pernyataan Di Bawah Tekanan, Peraturan Pengusiran ASN Dari Rumah Dinaspun Bisa Berlaku Terhadap  Bawahan Asn Dikabupaten Buru Disoroti

21 July 2026 - 01:53 WIB

Didatangi Satpol PP dan Unsur TNI, ASN Kabupaten Buru Mengaku Diintimidasi, Kuasa Hukum Sebut Cacat Prosedur

18 July 2026 - 01:32 WIB

Trending on Buru