Menu ✖

Dark Mode
Kapolres Buru Bersama Forkopimda Tinjau Langsung Lokasi PETI Gunung Nona BUPATI BURU DIAM, KEBERATAN DIKABULKAN? Kuasa Hukum Gugat Sikap Bungkam, SK Pengakuan AW sebagai Raja Petuanan Kaiely Dipersoalkan! Langkah Nyata Internasionalisasi Kampus, FKB UBSI Bangun Kolaborasi Akademik di Malaysia Proyek Drainase Rp199,7 Juta di Cilebut Timur Dimenangkan Perusahaan Asal Papua, BPI KPNPA RI Pertanyakan Aturan Afirmasi Bupati, Wakil Bupati, dan Unsur Forkopimda Tinjau Gunung Botak, Awasi Program Penataan dan Pemulihan Pertambangan Petisi 26 Desak Pemkab Bogor Relokasi Pasar Cikema: Soroti Potensi Maladministrasi dan Dugaan Kamuflase Bisnis

Buru

DPRD Kabupaten Buru Dorong Pengelolaan Tambang Legal Gunung Botak Demi Kesejahteraan Rakyat

badge-check


					DPRD Kabupaten Buru Dorong Pengelolaan Tambang Legal Gunung Botak Demi Kesejahteraan Rakyat Perbesar

Ambon – Menyusul berbagai dinamika dan permasalahan yang muncul di kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Pulau Buru. Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Buru mengambil langkah strategis dengan menggelar audiensi bersama Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerissa, pada Kamis (4/6/2026 ).

Pertemuan ini merupakan wujud
nyata komitmen lembaga perwakilan rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta masa depan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD
Kabupaten Buru secara resmi menyampaikan sejumlah rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil pembahasan mendalam, peninjauan langsung ke lapangan, serta menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Rekomendasi tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan tambang yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, serta kestabilan sosial di wilayah tersebut.

“Pengelolaan Tambang Emas Gunung Botak harus dilakukan secara terukur, sesuai aturan hukum, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
Keberadaannya harus memberikan manfaat nyata, bukan justru menimbulkan kerusakan lingkungan atau menimbulkan permasalahan sosial,” tegas salah satu pimpinan DPRD dalam penyampaiannya.

Lebih lanjut, DPRD Kabupaten Buru
berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat berperan aktif sebagai jembatan koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini
mengingat isu Gunung Botak telah
berlangsung selama bertahun – tahun dan menyangkut kepentingan yang lebih luas, baik bagi daerah maupun negara. Diperlukan kebijakan yang tepat dan solusi yang komprehensif agar persoalan ini dapat terselesaikan secara berkelanjutan.

Audiensi ini juga menjadi bukti
keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Di tengah berbagai tantangan yang ada, jalur dialog dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dipilih sebagai upaya menghadirkan solusi terbaik.

Diharapkan melalui pertemuan ini, terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam di Gunung Botak yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, menjaga kelestarian alam, serta menjadi penggerak ekonomi yang
adil dan berkelanjutan bagi Kabupaten Buru dan Maluku secara keseluruhan. (Yyt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Kapolres Buru Bersama Forkopimda Tinjau Langsung Lokasi PETI Gunung Nona

26 October 2026 - 10:26 WIB

BUPATI BURU DIAM, KEBERATAN DIKABULKAN? Kuasa Hukum Gugat Sikap Bungkam, SK Pengakuan AW sebagai Raja Petuanan Kaiely Dipersoalkan!

25 October 2026 - 23:34 WIB

Bupati, Wakil Bupati, dan Unsur Forkopimda Tinjau Gunung Botak, Awasi Program Penataan dan Pemulihan Pertambangan

17 October 2026 - 07:56 WIB

Kapolres Buru Gelar Jumat Keliling di Masjid An-Nur Jikumerasa, Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas dan Manfaatkan Layanan 110

16 October 2026 - 14:13 WIB

HUT ke-27 Kabupaten Buru taksekadar sermoni, Dorong Pengembangan Ek

14 October 2026 - 03:39 WIB

Trending on Buru