DPRD Bogor Dorong Pengusutan Tuntas Dugaan Jual Beli Jabatan ASN

BOGOR – Kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bogor. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, meminta agar kasus ini diusut hingga tuntas dan dibuka secara transparan.

Sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Bogor telah memanggil sedikitnya 12 orang untuk diperiksa terkait dugaan praktik jual beli jabatan yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dugaan kasus ini bermula dari seorang oknum ASN yang awalnya menjabat sebagai pejabat fungsional. Oknum tersebut diduga menawarkan peluang kepada rekan-rekannya sesama pejabat fungsional untuk naik menjadi pejabat struktural di tingkat kecamatan.

BPI KPNPA RI Desak Kejari Bogor Bergerak Lebih Cepat: Jangan Biarkan Aktor Intelektual Kasus RSUD Parung Lolos dari Jerat Hukum

Adji Syam

24/07/2026

Dari tawaran tersebut, beberapa pihak disebut-sebut menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada oknum tersebut dengan harapan mendapatkan jabatan yang dijanjikan.

Menanggapi hal ini, Sastra Winara menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengusutan kasus tersebut. Ia meminta agar semua pihak yang terlibat dapat diungkap secara jelas.

“Kami mendorong untuk bagaimana bisa mengungkap dan siapa kira-kira yang terlibat di situ, DPRD mendorong untuk dibuka seterang-terangnya,” ujar Sastra, Selasa, (7/4/26).

BPI KPNPA RI Minta Kasus RSUD Parung Diusut Tuntas: Jangan Berbelit, Bongkar Semua Nama yang Terlibat!

Adji Syam

22/07/2026

Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Bogor juga menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang akan diambil oleh Pemkab Bogor jika dugaan tersebut terbukti benar.

Sastra menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Bupati Bogor, hasil pemeriksaan Inspektorat nantinya akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

“Makanya Pak Bupati sampaikan dari pihak Inspektorat nanti sudah menemukan dan lainnya sebagainya, Pak Bupati tadi menyampaikan akan ditangani oleh pihak penegak hukum,” jelasnya.

Menurutnya, praktik seperti ini sangat mencederai integritas pemerintahan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan ke depan tidak ada lagi praktik jual beli jabatan dalam proses penempatan ASN.

“Kami ingin setiap penempatan siapapun tidak ada jual beli jabatan, tadi Bupati sampaikan ini untuk membangun Bogor dari semua aspek terutama di penempatan ASN-nya supaya bekerja dengan baik,” pungkasnya. (***)