BPI RI Usul Rumah Klaster Mandiri Masuk Objek Pajak, Tak Harus Lewat Developer Besar

SAHABAT PEMDA | CIBINONG — Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor Raya, Rizwan Riswanto, menyoroti fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian di Kabupaten Bogor yang berdampak pada tumbuhnya pengembang perumahan skala kecil.

Menurutnya, banyak pengusaha dengan modal terbatas mulai membangun rumah klaster maupun rumah tumbuh secara mandiri, bahkan tanpa badan hukum.

“Fenomena ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan. Banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan sempit dan modal terbatas untuk membangun rumah tumbuh atau klaster mini secara swadaya, namun sayangnya belum terdata dan tidak menjadi objek pajak daerah,” ujar Rizwan kepada media, Minggu (29/6/2025).

Proyek Drainase Rp199,7 Juta di Cilebut Timur Dimenangkan Perusahaan Asal Papua, BPI KPNPA RI Pertanyakan Aturan Afirmasi

Adji Syam

19/10/2026

Ia menilai, kondisi ini harus segera menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) sebagai leading sector dalam bidang permukiman.

“DPKPP perlu melakukan kajian akademik terkait potensi hunian-hunian mandiri ini, termasuk kemungkinan menjadikannya sebagai sumber pajak daerah yang sah. Apalagi jika jumlahnya terus meningkat, ini bisa menjadi salah satu penopang PAD (Pendapatan Asli Daerah) jika dikelola dengan baik,” tegas Rizwan.

Lebih lanjut, Rizwan juga mendorong agar Pemkab Bogor melakukan evaluasi terhadap regulasi pengembangan perumahan, khususnya soal keharusan luas lahan tertentu dan berbadan hukum bagi para pengembang.

Petisi 26 Desak Pemkab Bogor Relokasi Pasar Cikema: Soroti Potensi Maladministrasi dan Dugaan Kamuflase Bisnis

Adji Syam

16/10/2026

“Jangan sampai aturan justru menjadi penghambat bagi pelaku usaha kecil menengah. Sudah saatnya pemerintah memberi ruang agar pengembang rumah klaster skala kecil bisa tetap legal, meski tanpa badan hukum, asalkan memenuhi standar teknis dan administratif yang ditentukan,” ucapnya.

Ia berharap, dengan kebijakan yang lebih inklusif, pelaku UMKM sektor properti bisa ikut berperan dalam menyediakan hunian layak, sekaligus memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Intinya bukan sekadar menertibkan, tapi juga membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat dan pelaku usaha lokal bisa berkembang,” pungkas Rizwan. (***)