Menu ✖

Dark Mode
Kapolres Buru Bersama Forkopimda Tinjau Langsung Lokasi PETI Gunung Nona BUPATI BURU DIAM, KEBERATAN DIKABULKAN? Kuasa Hukum Gugat Sikap Bungkam, SK Pengakuan AW sebagai Raja Petuanan Kaiely Dipersoalkan! Langkah Nyata Internasionalisasi Kampus, FKB UBSI Bangun Kolaborasi Akademik di Malaysia Proyek Drainase Rp199,7 Juta di Cilebut Timur Dimenangkan Perusahaan Asal Papua, BPI KPNPA RI Pertanyakan Aturan Afirmasi Bupati, Wakil Bupati, dan Unsur Forkopimda Tinjau Gunung Botak, Awasi Program Penataan dan Pemulihan Pertambangan Petisi 26 Desak Pemkab Bogor Relokasi Pasar Cikema: Soroti Potensi Maladministrasi dan Dugaan Kamuflase Bisnis

Bogor

Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Pelajari Keterbukaan Informasi ke Depok

badge-check


					Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Pelajari Keterbukaan Informasi ke Depok Perbesar

DEPOK – Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Kamis (26/2/2026). Kunjungan ini bertujuan meningkatkan kapasitas anggota dewan dalam memahami tata kelola keterbukaan informasi publik yang efektif.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan terkait pengelolaan informasi publik yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Depok.

“Kedatangan kami untuk menambah wawasan terkait pengelolaan informasi publik di Kota Depok, sebagai masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kota Depok dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai konsisten dalam menerapkan sistem keterbukaan informasi publik. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah tersebut berhasil meraih berbagai penghargaan di bidang transparansi informasi.

Selain itu, rombongan DPRD Kabupaten Bogor juga melakukan konsultasi terkait standarisasi penyebaran informasi program pemerintah daerah melalui Diskominfo.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Depok telah menerapkan sejumlah sistem dalam pengelolaan informasi publik. Sistem tersebut, kata dia, juga mengacu pada rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Kami menjelaskan mekanisme standar pemberian informasi, baik yang bersifat terbuka maupun yang dikecualikan. Semoga paparan ini dapat menjadi referensi untuk diterapkan di Kabupaten Bogor,” ujarnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Proyek Drainase Rp199,7 Juta di Cilebut Timur Dimenangkan Perusahaan Asal Papua, BPI KPNPA RI Pertanyakan Aturan Afirmasi

19 October 2026 - 07:17 WIB

Petisi 26 Desak Pemkab Bogor Relokasi Pasar Cikema: Soroti Potensi Maladministrasi dan Dugaan Kamuflase Bisnis

16 October 2026 - 23:35 WIB

Warga Kelurahan Tengah Pertanyakan Realisasi Drainase Musrenbang 2025 dan Hadiah Kelurahan Terbaik Kabupaten Bogor

16 October 2026 - 02:04 WIB

Betonisasi Jalan Desa Ligarmukti Rp144,6 Juta Disorot, Retakan Bermunculan, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi?

15 October 2026 - 14:39 WIB

Reses di Cigudeg, Sastra Winara Serap Aspirasi Warga untuk Pembangunan Kabupaten Bogor

13 October 2026 - 14:03 WIB

Trending on Bogor