Menu

Dark Mode
Diduga Diberhentikan Sepihak, Mantan Bendahara Desa Waigeren Tuntut Hak Gaji yang Ditahan BPI KPNPA RI Desak Kejari Bogor Bergerak Lebih Cepat: Jangan Biarkan Aktor Intelektual Kasus RSUD Parung Lolos dari Jerat Hukum Biarkan Eksavator Beroperasi di Tambang Gunung Nona dan Sungai Waemkedan, GMPRI Kecam Kapolres Buru Skandal RSUD Parung: BPI KPNPA RI Desak Kejagung Ambil Alih Jika Penanganan Perkara Tidak Menyentuh Aktor Utama BPI KPNPA RI Minta Kasus RSUD Parung Diusut Tuntas: Jangan Berbelit, Bongkar Semua Nama yang Terlibat! Menembus Keterbatasan di Pedalaman Buru: Semangat Disiplin dan Target Daya Saing SD Negeri 21 Fenaleisela

Bogor

Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Pelajari Keterbukaan Informasi ke Depok

badge-check


					Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Pelajari Keterbukaan Informasi ke Depok Perbesar

DEPOK – Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Kamis (26/2/2026). Kunjungan ini bertujuan meningkatkan kapasitas anggota dewan dalam memahami tata kelola keterbukaan informasi publik yang efektif.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan terkait pengelolaan informasi publik yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Depok.

“Kedatangan kami untuk menambah wawasan terkait pengelolaan informasi publik di Kota Depok, sebagai masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kota Depok dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai konsisten dalam menerapkan sistem keterbukaan informasi publik. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah tersebut berhasil meraih berbagai penghargaan di bidang transparansi informasi.

Selain itu, rombongan DPRD Kabupaten Bogor juga melakukan konsultasi terkait standarisasi penyebaran informasi program pemerintah daerah melalui Diskominfo.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Depok telah menerapkan sejumlah sistem dalam pengelolaan informasi publik. Sistem tersebut, kata dia, juga mengacu pada rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Kami menjelaskan mekanisme standar pemberian informasi, baik yang bersifat terbuka maupun yang dikecualikan. Semoga paparan ini dapat menjadi referensi untuk diterapkan di Kabupaten Bogor,” ujarnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

BPI KPNPA RI Desak Kejari Bogor Bergerak Lebih Cepat: Jangan Biarkan Aktor Intelektual Kasus RSUD Parung Lolos dari Jerat Hukum

24 July 2026 - 02:04 WIB

BPI KPNPA RI Minta Kasus RSUD Parung Diusut Tuntas: Jangan Berbelit, Bongkar Semua Nama yang Terlibat!

22 July 2026 - 01:49 WIB

Pererat Tali Silaturahmi, Keluarga Besar H. Sangkuh Waji dan H. Mujiono Gelar Arisan Keluarga di Wisma Lokawiratama

19 July 2026 - 15:44 WIB

Rudy Susmanto dan Kemensos RI Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Jasinga, Pendidikan Gratis Berasrama Segera Hadir

13 July 2026 - 11:34 WIB

Atas Arahan Bupati Rudy Susmanto, Pemkab Bogor Kerahkan Alat Berat Angkut 60 Truk Sampah Penyumbat Kali Baru

10 July 2026 - 01:41 WIB

Trending on Bogor