Menu

Dark Mode
Diduga Diberhentikan Sepihak, Mantan Bendahara Desa Waigeren Tuntut Hak Gaji yang Ditahan BPI KPNPA RI Desak Kejari Bogor Bergerak Lebih Cepat: Jangan Biarkan Aktor Intelektual Kasus RSUD Parung Lolos dari Jerat Hukum Biarkan Eksavator Beroperasi di Tambang Gunung Nona dan Sungai Waemkedan, GMPRI Kecam Kapolres Buru Skandal RSUD Parung: BPI KPNPA RI Desak Kejagung Ambil Alih Jika Penanganan Perkara Tidak Menyentuh Aktor Utama BPI KPNPA RI Minta Kasus RSUD Parung Diusut Tuntas: Jangan Berbelit, Bongkar Semua Nama yang Terlibat! Menembus Keterbatasan di Pedalaman Buru: Semangat Disiplin dan Target Daya Saing SD Negeri 21 Fenaleisela

Advertorial

Kadinsos Farid Ma’rup: Layanan Sosial 2025 Lebih Responsif, Inklusif, dan Tepat Sasaran

badge-check


					Kadinsos Farid Ma’rup: Layanan Sosial 2025 Lebih Responsif, Inklusif, dan Tepat Sasaran Perbesar

Bogor, 3 Desember 2025 — Dinas Sosial Kabupaten Bogor menyampaikan hasil evaluasi capaian
kinerja tahun 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas implementasi berbagai program
dan layanan sosial sepanjang tahun. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma’rup,
menyebut tahun 2025 sebagai periode penguatan pelayanan yang mengedepankan ketepatan
sasaran, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

  1. Evaluasi Program Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas
    Dinas Sosial Kabupaten Bogor terus memastikan pemenuhan hak dan aksesibilitas penyandang
    disabilitas melalui penyaluran alat bantu adaptif. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini
    semakin meningkatkan kemandirian penerima manfaat serta memperkuat inklusi sosial di
    tingkat keluarga maupun masyarakat.
    “Kami melihat dampak positif dari program ini, terutama dalam peningkatan mobilitas dan
    kualitas hidup penyandang disabilitas. Ke depan, distribusi alat bantu akan semakin diperluas
    dan diperkuat pendataannya,” ujar Farid Ma’rup.
  2. Evaluasi Layanan Tanggap Darurat Bencana
    Melalui Tagana dan jejaring sosial kecamatan, Dinas Sosial melakukan respon cepat terhadap
    berbagai kejadian bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan kebakaran
    permukiman. Evaluasi menunjukkan bahwa koordinasi lapangan semakin efektif dan waktu
    respon lebih cepat, sehingga kebutuhan dasar warga terdampak dapat segera terpenuhi.
    “Sinergi lembaga sosial dan pemerintah desa sangat membantu peningkatan kualitas layanan
    tanggap darurat. Ini akan terus ditingkatkan,” jelas Kadinsos.
  3. Evaluasi Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
    Program UEP menjadi salah satu upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat tidak
    mampu. Berdasarkan evaluasi, program ini memberikan dampak positif terhadap penguatan
    usaha mikro dan meningkatkan motivasi keluarga penerima agar mampu bangkit secara
    mandiri.
    “Bantuan UEP terbukti mendukung masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada bantuan
    sosial. Pendampingan usaha akan diperkuat untuk hasil yang lebih optimal,” ungkap Farid.
  4. Evaluasi Penyaluran Hibah untuk PSKS
    Dinas Sosial memberikan dukungan melalui hibah kepada berbagai unsur Pekerja Sosial
    Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti LKS, Karang Taruna, TKSK, dan Tagana. Evaluasi menunjukkan
    bahwa bantuan ini berkontribusi besar dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan serta
    efektivitas pelayanan sosial di masyarakat.
    “PSKS adalah mitra strategis pemerintah daerah. Penguatan mereka berarti penguatan
    pelayanan sosial secara keseluruhan,” tegas Farid.
  5. Evaluasi Program Permakanan bagi PPKS
    Program permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berjalan dengan baik
    sepanjang 2025. Evaluasi menunjukkan bahwa distribusi makanan lebih tertata, tepat sasaran,
    dan memberi dukungan signifikan bagi lansia, penyandang disabilitas berat, dan kelompok
    rentan lainnya.

“Permakanan adalah komitmen kemanusiaan. Kami memastikan tidak ada kelompok rentan
yang terabaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya,” kata Farid.
Arah Kebijakan Sosial 2026 :
Hasil evaluasi tahun 2025 menjadi bahan penyusunan kebijakan 2026 yang diarahkan pada:

  • penguatan pemutakhiran data kesejahteraan,
  • peningkatan layanan pemberdayaan ekonomi,
  • serta perluasan jejaring kolaborasi dengan lembaga sosial dan pemerintah desa.
    “Sepanjang tahun 2025, berbagai program Dinas Sosial Kabupaten Bogor berhasil menyentuh
    berbagai lapisan masyarakat, mulai dari penyandang disabilitas, korban bencana, hingga
    masyarakat kurang mampu. Keberhasilan ini berkat kerja sama seluruh jajaran Dinas Sosial dan
    dukungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat
    layanan sosial dan memperluas pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan semangat Kuta
    Udaya Wangsa, sehingga seluruh warga dapat hidup mandiri dan sejahtera dalam Bogor
    Istimewa,” tutup Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

BPI KPNPA RI Desak Kejari Bogor Bergerak Lebih Cepat: Jangan Biarkan Aktor Intelektual Kasus RSUD Parung Lolos dari Jerat Hukum

24 July 2026 - 02:04 WIB

BPI KPNPA RI Minta Kasus RSUD Parung Diusut Tuntas: Jangan Berbelit, Bongkar Semua Nama yang Terlibat!

22 July 2026 - 01:49 WIB

Pererat Tali Silaturahmi, Keluarga Besar H. Sangkuh Waji dan H. Mujiono Gelar Arisan Keluarga di Wisma Lokawiratama

19 July 2026 - 15:44 WIB

Rudy Susmanto dan Kemensos RI Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Jasinga, Pendidikan Gratis Berasrama Segera Hadir

13 July 2026 - 11:34 WIB

Atas Arahan Bupati Rudy Susmanto, Pemkab Bogor Kerahkan Alat Berat Angkut 60 Truk Sampah Penyumbat Kali Baru

10 July 2026 - 01:41 WIB

Trending on Bogor