BOGOR — Aliansi Pemuda Bogor Raya menggelar aksi penyampaian pendapat di depan BPR Bank Kota Bogor, Senin (5/10/2026). Aksi tersebut menyoroti tata kelola, kinerja, serta efektivitas pengawasan bank berdasarkan publikasi periode Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, massa meminta pihak terkait memberikan penjelasan terbuka dan terukur terhadap sejumlah indikator kinerja yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, di antaranya Non-Performing Loan (NPL) Gross sebesar 8,38 persen dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 137,96 persen.
Ketua FKMB, Fahry, dalam orasinya meminta adanya penjelasan konkret mengenai langkah yang telah dilakukan manajemen dalam menangani kredit bermasalah.
Menurutnya, tingginya angka NPL perlu dijelaskan kepada publik, terutama terkait strategi penyelesaian kredit bermasalah, efektivitas manajemen risiko, serta langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan.
“Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana kredit bermasalah ditangani dan bagaimana kondisi likuiditas bank dikelola,” ujar Fahry dalam orasinya.
Sementara itu, Ketua LIRA, Iqbal, turut menyoroti persoalan pengangkatan atau penambahan posisi Ketua Dewan Pengawas. Ia meminta agar proses tersebut dijelaskan secara transparan, mulai dari dasar hukum, mekanisme pengangkatan, pemenuhan persyaratan, hingga target kinerja yang dibebankan kepada pejabat tersebut.
Iqbal juga meminta penjelasan mengenai konsekuensi pembiayaan yang timbul dari penambahan atau perubahan struktur pengawasan tersebut.
“Yang kami pertanyakan bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan, tetapi apa urgensinya, bagaimana prosesnya, apa targetnya, dan apakah penambahan struktur tersebut benar-benar memperkuat pengawasan serta memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja bank,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua KPP Bogor, Beni Sitepu, mendesak DPRD Kota Bogor mengambil peran dalam memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan pihak-pihak terkait.
Beni meminta agar RDP tersebut melibatkan Kuasa Pemilik Modal (KPM), Direksi, Dewan Pengawas, DPRD Kota Bogor, serta pihak terkait lainnya, sehingga seluruh persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat diklarifikasi secara resmi.
Menurut Beni, forum RDP penting agar persoalan tidak berhenti pada pernyataan sepihak maupun aksi demonstrasi, tetapi menghasilkan penjelasan, data, serta langkah tindak lanjut yang dapat dipantau publik.
“Perkuat pengawasan, bukan sekadar menambah struktur. Yang kami minta adalah transparansi, akuntabilitas dan kepastian bahwa setiap kebijakan benar-benar ditujukan untuk memperbaiki kinerja bank,” tegas Beni.
Aliansi juga mendesak Wali Kota Bogor selaku KPM untuk memberikan respons terhadap tuntutan dan permintaan klarifikasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Beni menegaskan, aksi yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat. Massa, kata dia, tidak sedang memberikan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, melainkan meminta adanya klarifikasi dan evaluasi berdasarkan data serta ketentuan yang berlaku.
“Ini kontrol sosial. Kami tidak sedang memvonis siapa pun melakukan pelanggaran. Tetapi ketika ada indikator kinerja yang perlu dijelaskan dan ada kebijakan mengenai struktur pengawasan yang dipertanyakan, maka publik berhak meminta transparansi,” katanya.
Aliansi Pemuda Bogor Raya menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka meminta pemerintah daerah dan pihak terkait tidak mengabaikan aspirasi yang telah disampaikan.
Beni bahkan menegaskan, apabila tuntutan dan permintaan klarifikasi tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai dari Wali Kota Bogor selaku KPM, pihaknya akan kembali melakukan aksi dengan melibatkan massa yang lebih besar.
“Kami akan datang kembali dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan kami tidak mendapatkan respons. Namun kami tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara tertib dan berdasarkan data,” pungkasnya. (***)
