Menu ✖

Dark Mode
Bupati Buru Ikram Umasugi Apresiasi Pembangunan Kantor MWCNU Lolongguba, Tekankan Independensi dan Persatuan Kapolres Buru Bersama Forkopimda Tinjau Langsung Lokasi PETI Gunung Nona BUPATI BURU DIAM, KEBERATAN DIKABULKAN? Kuasa Hukum Gugat Sikap Bungkam, SK Pengakuan AW sebagai Raja Petuanan Kaiely Dipersoalkan! Langkah Nyata Internasionalisasi Kampus, FKB UBSI Bangun Kolaborasi Akademik di Malaysia Proyek Drainase Rp199,7 Juta di Cilebut Timur Dimenangkan Perusahaan Asal Papua, BPI KPNPA RI Pertanyakan Aturan Afirmasi Bupati, Wakil Bupati, dan Unsur Forkopimda Tinjau Gunung Botak, Awasi Program Penataan dan Pemulihan Pertambangan

Bogor

Rudy Susmanto Beri Peringatan Keras: 10 Hari ke Depan Bakal Tentukan Arah Kabupaten Bogor hingga 2036

badge-check


					Rudy Susmanto Beri Peringatan Keras: 10 Hari ke Depan Bakal Tentukan Arah Kabupaten Bogor hingga 2036 Perbesar

CIBINONG – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pentingnya keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2036.

Hal tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Rencana Tindak Lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).

Rudy Susmanto mengatakan, pembangunan Kabupaten Bogor harus berangkat dari data yang akurat, bukan sekadar asumsi atau imajinasi. Terlebih, Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sehingga hasilnya akan menjadi salah satu rujukan penting dalam membaca perkembangan ekonomi daerah.

“Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi. Kita berangkat dari sebuah data. Sensus ekonomi ini bukan sesuatu yang sederhana, karena hasilnya akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor sampai 10 tahun ke depan,” tegas Rudy.

Menurutnya, data hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dan investor dalam melihat potensi Kabupaten Bogor. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan seluruh aktivitas ekonomi, baik sektor pertanian maupun nonpertanian, dapat tercatat dengan baik.

“Karena itu, kita harus memastikan data yang disajikan benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Rudy Susmanto menekankan, masih adanya waktu perpanjangan selama 10 hari harus dimanfaatkan seluruh perangkat daerah untuk melakukan optimalisasi pendataan. 

Ia meminta seluruh camat, kepala desa, lurah, serta organisasi perangkat daerah bergerak bersama dengan BPS.

“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan. Saya meminta tenaga, pikiran, dan kebersamaan seluruh jajaran untuk menyempurnakan data ini,” katanya.

Ia juga meminta perangkat daerah melakukan sinkronisasi data sesuai kewenangannya. 

Ia juga mengingatkan agar Sensus Ekonomi tidak hanya dipandang sebagai target menyelesaikan pendataan, tetapi sebagai momentum untuk mengevaluasi kondisi ekonomi Kabupaten Bogor selama 10 tahun terakhir.

Ia menilai pertumbuhan aktivitas ekonomi di lapangan harus tercermin dalam data. Kehadiran kawasan hunian, pusat perdagangan, objek wisata, rumah makan, hingga usaha berbasis digital yang berkembang dari rumah perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi.

“Banyak usaha hari ini tidak memiliki toko atau tempat usaha secara fisik. Mereka berproduksi dari rumah dan menjual secara online. Ini harus kita pastikan masuk dalam pendataan,” ujarnya.

Selain Sensus Ekonomi, Rudy meminta penyempurnaan data sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bersamaan. 

Menurutnya, data Sensus Ekonomi dan data sosial ekonomi seperti DTSEN memiliki fungsi yang berbeda sehingga harus dikelola dan diverifikasi secara tepat.

Ia mencontohkan persoalan administrasi kependudukan yang dapat memengaruhi akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Rudy meminta percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan. Semuanya harus kita kerjakan bersama-sama,” katanya.

Bupati Bogor menegaskan, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan APBD. 

Diperlukan kolaborasi dengan dunia usaha dan investor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APBD tidak akan cukup untuk membangun Bogor sendirian. Kita membutuhkan pelaku usaha, kita membutuhkan dunia usaha. Karena itu, kita harus menciptakan iklim yang membuat investor nyaman berinvestasi di Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Ia memastikan setiap kebijakan terkait dunia usaha dan investasi akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mempertimbangkan aspirasi para pelaku usaha.

Menutup arahannya, Rudy kembali mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk membangun Kabupaten Bogor melalui kebersamaan dan kolaborasi.

Sensus ekonomi ini bukan untuk menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2026. Ini untuk menyelamatkan Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia untuk 10 tahun ke depan. 

“Karena kita belum tentu ada sampai tahun 2036, tetapi data yang kita bangun hari ini akan menentukan masa depan generasi berikutnya,” pungkasnya. (Diskominfo Kabupaten Bogor/***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Proyek Drainase Rp199,7 Juta di Cilebut Timur Dimenangkan Perusahaan Asal Papua, BPI KPNPA RI Pertanyakan Aturan Afirmasi

19 October 2026 - 07:17 WIB

Petisi 26 Desak Pemkab Bogor Relokasi Pasar Cikema: Soroti Potensi Maladministrasi dan Dugaan Kamuflase Bisnis

16 October 2026 - 23:35 WIB

Warga Kelurahan Tengah Pertanyakan Realisasi Drainase Musrenbang 2025 dan Hadiah Kelurahan Terbaik Kabupaten Bogor

16 October 2026 - 02:04 WIB

Betonisasi Jalan Desa Ligarmukti Rp144,6 Juta Disorot, Retakan Bermunculan, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi?

15 October 2026 - 14:39 WIB

Reses di Cigudeg, Sastra Winara Serap Aspirasi Warga untuk Pembangunan Kabupaten Bogor

13 October 2026 - 14:03 WIB

Trending on Bogor